Determinants of the Performance of Provincial Governments in Indonesia

  • Luqman Hakim Universitas Muhammadiyah Jakarta
  • Enda Nurhenti Universitas Muhammadiyah Jakarta
Keywords: Regional Government Performance, Regional Government Characteristic, Audit Opinion, Findings Audit.

Abstract

The study was conducted to determine the determinants of provincial government performance in Indonesia. Research with a quantitative approach. The sampling method was purposive sampling with a research sample of 33. They are collecting data with the 2016 fiscal year financial reports at BPK RI. The research was conducted with descriptive statistical analysis and using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the characteristics of the Regional Government and LHP BPK RI simultaneously / jointly affect the performance of Provincial Governments in Indonesia, but partially it is concluded that the variables of regional size, level of regional wealth, population, and BPK audit opinion have no significant effect on performance. Provincial Governments in Indonesia. Meanwhile, the BPK audit findings variable has a significant negative effect on provincial governments performance in Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agung, R. I. G. (2011). Audit Kinerja Pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
Andriani, Y. Analisis Pengaruh Kompetensi Politik, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera. Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang
Anton. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. Majalah ilmiah Informatika Vol.1 No.2 Mei 2010
Ara, S. C. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba. JAFFA Vo. 04 No.1 April 2016 Hal. 1-17
Azis, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur). EKSIS Vol XI No.1, 2016: 87- 101
BPK RI. (2017). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017. Jakarta: BPK RI
Budianto, W. (2012). Pengaruh Opini, Temuan Audit dan Gender terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia Tahun 2008- 2010
Darise, N. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: PT Indeks
Ghaniyyu dan Amir. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuanagan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Accounting Analysis Journal 4 (2). Universitas Negeri Semarang
Gudono. (2012). Teori Organisasi Edisi 2. Yogyakarta: BPFE
Hudayati, A. (2002). Perkembangan Penelitian Akuntansi Keperilakuan: Berbagai Theori dan Pendekatan Yang Melandasi. FE Universitas Islam Indonesia, JAAI Volume 6 No.2, Desember 2002: 81-96
Juweny, S. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Tesis. Universitas Lampung
Kementerian Keuangan. Kajian Kependudukan. (2015). Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 53 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Accounting Analysis Journal 1 (1) (2012): 28-33
Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
Mangkunegara, I. (2015). The Effect Of Financial Characteristic And Audit Findings On The Public Welfare In The North Sumatera Province. Journal BPK RI December 215: 141-155

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset
Marfiana, N. & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Auit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Martono, N. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Jakarta: RajaGrafindo Persada
Masdiantini, P. R. dan Erawati. N. M. A. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovermental Revenue, Temuan Dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016).1150-1182
Maskhuri. (2017). Pengaruh Kompensasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi. Skripsi. Universitas Muhmammadiyah Jakarta.
Meilina, Z. D. dkk. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014). E-Proceeding of Management: Vol3. No.3.Universitas Telkom
Mustikarini, W. A, Fitriasari, D. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Jawa Barat: Universitas Indonesia
Nanda, V. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus di Kabupaten/Kota se-Sumatera Tahun Anggaran 2013-2014). Skripsi. Univeritas Lampung
Noviyanti, N. A. dan Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Accouting Analysis Journal 5 (1) (2016): 1-10
Nugroho, R. A. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Diponegoro
Nurtari, Almanita, Fadilla, S. dan Nucholisah, K. (2016). Pengaruh Karakteristik dan Komplektisitas Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan. Prosiding Akuntansi ISSN: 2460-6561 Volume 2, No.1 Tahun 2016: 263-270
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Inonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
Prasetyaningsih, E. (2014). Pengaruh Karakteristik Keuangan Daerahdan Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Se-Indonesia. Tesis. Universitas Sebelas Maret
Priyatno, D. (2012). Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS. Yogyakarta: CV Andi Offset
Purnama, Anggun. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. STIE Indonesia.
Jones, R. G. (2001). Organizational Theory Text and Cases Third Edition. America: Prentice Hall
Rasyid, E. R. (2015). Accounting-in-action: Teori Kontingensi dan Relativitas Budaya Sistem Akuntansi Manajemen.Yogyakarta: Pustaka Sempu
Sekaran, U. (2006). Research Methods for Business, Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
Sudarmadji, A. M. dan Sularto, L. (2007). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. Proceeding Psychology, Economy, Art, Architect and Civil. Gunadarma University
Sudarsana, H. S. dan Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia). Diponegoro Journal Of Accounting Vo.2, Nomo 4, Tahun 2013: 1-13
Suhardjanto, D. dan Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemda terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemda (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 8/No.1/November 2011: 1-194.
Sujarweni, V. W. (2014). SPSS Untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
Susiyah, H. Y., Afifudin dan Mawardi, M. C. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Website Pemda. Universitas Islam Malang
Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Undang- Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 26 Tentang Warga Negara dan Penduduk
Wibowo. (2016). Manajemen Kinerja Edisi Kelima. Jakarta: Rajawali Pers
Wijaya, T. (2013). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik.Yogyakarta: Graha Ilmu
. Mengenal Lebih Dekat BPK. Jakarta: Biro Humas BPK RI
. (2016). Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Published
2020-09-30