MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS IN ACCORDANCE WITH PERMENDAGRI NUMBER 20 OF 2018

Authors

  • Adi Saputro STIE Widya Gama Lumajang
  • Muhammad Rijalus STIE Widya Gama Lumajang
  • Hari Purnomo STIE Widya Gama Lumajang

DOI:

https://doi.org/10.30741/assets.v5i2.691

Keywords:

Accountability, management, village funds

Abstract

The purpose of this study was to determine the suitability of the Village Fund (DD) financial management cycle in Kunir Lor Village, Kunir District, whether it was in accordance with the cycle. village financial management as regulated in the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) number 20 of 2018 and to describe the Village Fund Management (DD) accountability system in Kunir Lor Village, Kunir District, Lumajang Regency. This type of research is descriptive research with a qualitative approach where the data obtained from the Office of the Village Hall of Kunir Lor, Kunir District, Lumajang Regency in the form of interviews, documentation, and questionnaires. The data used is primary data, where the data is processed from published data. The results of this study state that the management of village funds is divided into several stages including the planning stage, implementation stage, administration stage, reporting stage and accountability stage to Kunir Lor Village. process whose implementation is still considered ineffective.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Lia, R. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kamaroesid, H. (2017). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Praktik /Penerapannya Di Desa (Edisi Asli). Jakarta: Media Discourse Partners. Retrieved from http://www.mitrawacanamedia.com

Menteri Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Pub. L. No. 19, 1 (2017). Jakarta.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2015 tentang Besaran Dana Transfer Pada Setiap Desa di Kabupaten Bone.

Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Puspawijaya, A., & Siregar, JDN (2016). Pengelolaan Keuangan Desa. (Kusmayawati, Ed.) (Kedua). Bogor 16720: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. Retrieved from http://pusdiklatwas.bpkp.go.id

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R & D. Bandung: Alfabeta, CV.

Tambuwun, FV, Sabijono, H., & Alexander, SW (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13(4), 76–84. Retrieved from Victorytambuwun.7@gmail.com

Yesinia, NI, Yuliarti, NC, & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 10(1), 105–112. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/aset

Downloads

Published

2021-07-31